2022 Pemkab Bulungan Tiadakan Tes CPNS
narahubung.id – Pemkab Bulungan meniadakan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2022. Hal tersebut sejalan dengan keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan- RB).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bulungan, Nurdiana membenarkan keputusan pemerintah untuk meniadakan seleksi CPNS tahun 2022 ini.
“Iya, tahun ini tidak ada lagi pengusulan formasi CPNS karena terkait kemampuan anggaran daerah yang masih terbatas,” kata Nurdiana kepada narahubung.id saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon, Senin (31/1/2022).
Nurdiana juga mengatakan bahwa tahun ini seleksi CPNS ditiadakan. Bahkan, bupati juga sudah bersurat kepada Kemenpan-RB terkait peniadaan rekrutmen, setelah sebelumnya dibahas dalam rapat bersama tim teknis terkait.
“Jadi, untuk sementara tidak ada usulan formasi CPNS,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hal yang sama juga terjadi dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Meski begitu, sesuai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab-ABK) Pemkab Bulungan masih kekurangan sekitar 2.000 PNS.
“Masih kurang. Tetapi kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan untuk kita melakukan pengadaan CPNS maupun PPPK tahun ini,” bebernya.
Ia juga menjelaskan walaupun tahun lalu ada penerimaan CPNS, namun jumlah tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan PNS di Pemkab Bulungan. Apalagi selama ini jumlah usulan formasi tidak sebanding dengan yang disetujui oleh Kemenpan-RB.
“Usulan formasi banyak. Tetapi, yang disetujui pemerintah pusat sedikit, jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan PNS di lingkungan Pemkab Bulungan,” ujarnya.
Apalagi dalam setahun rata-rata ada sekitar 100 PNS di lingkungan Pemkab Bulugan. Kendati demikian, pihaknya akan tetap memaksimalkan jumlah PNS yang ada saat ini. Sehingga roda pemerintahan tetap bisa berjalan.
“Tenaga honorer dan tenaga kontrak ini juga cukup membantu dalam menjalankan roda pemerintahan,” tutupnya.
Untuk itu, BKPSDM Bulungan mendorong seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memaksimalkan jumlah PNS yang ada saat ini sehingga roda pemerintahan bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan. (rhl/nr)