Pemuda Dayak Kalimantan Utara akan Gelar Musyawarah Besar Pertama di Bulungan
narahubung.id – Pemuda Dayak Kalimantan Utara akan menggelar Musyawarah Besar (Mubes) pertamanya di Kabupaten Bulungan pada 30 Juli 2022 mendatang.
Setelah sebelumnya dideklarasikan di Bulungan pada 26 Februari 2022 lalu, deklarator beserta unit kerja di dalamnya bergerak cepat menata organisasi.
Steering Commitee (SC) Mubes Pemuda Dayak Kalimantan Utara, Ery Sonley mengatakan, Organize Commite (OC) sudah dibentuk untuk mempersiapkan Mubes pertama ini.
“Berdasarkan peninjauan kami, dapat disimpulkan bahwa Bulungan sudah sangat siap melaksanakan Mubes ini. Kami juga sudah mengesahkan dan menetapkan OC yang akan mempersiapkan Mubes,” ujarnya, Senin (20/6/2022).
Ery menjelaskan, Pemuda Dayak Kalimantan Utara adalah organisasi yang menghimpun seluruh sub etnis Dayak yang ada di Kaltara. Untuk itu, eksistensinya sebagai simpul persaudaraan harus senantiasa dipertahankan.
“Salah satunya dengan membentuk kepengurusan melalui musyawarah besar,” terangnya.
Mantan Ketua KPU Bulungan ini menuturkan, peserta yang menghadiri acara tersebut ialah pemuda Dayak se-Kaltara. Dengan sejumlah agenda yang ada, maka Ery mengajak seluruh pemuda Dayak untuk dapat hadir dalam acara tersebut.
“Untuk Mubes pertama ini tentunya kita akan melibatkan seluruh pemuda Dayak dari lima kabupaten/kota yang ada di Kaltara. Maka dari itu kita berharap anak-anak muda khususnya dari etnis Dayak bisa hadir pada Mubes ini. Untuk teknisnya, nanti akan diinformasikan oleh pihak OC,” katanya.
Bagi Ery, ada tiga hal khusus yang diemban dalam pelaksanaan Mubes ini, yakni sukses acara, sukses ekonomi rakyat, dan sukses promosi Kaltara.
“Karena selain Mubes, kita juga menyiapkan pentas kesenian daerah yang akan kita tampilkan bersamaan dengan pameran UMKM,” sebut dia.
Ia berharap, acara dapat berjalan lancar dan tertib serta menghasilkan keputusan-keputusan objektif dan rasional.
“Kami tentu berharap Mubes Pemuda Dayak Kalimantan Utara ini akan memberikan rekomendasi penyelesaian sejumlah persoalan kepada pemerintah daerah,” (dc/nr)