Sistem Zonasi Gagal Berikan Keadilan Bagi Peserta Didik
narahubung.id – Sistem Zonasi menjadi salah satu jalur dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022 yang paling banyak dikeluhkan dibanding empat jalur lainnya.
Dengan syarat melihat domisili berdasarkan Kartu Keluarga (KK) yang berumur minimal 1 tahun, membuat Calon Peserta Didik Baru (CPDB) sengaja pindah menggunakan KK family selain orang tuanya sejak jauh hari.
Dampaknya, meski berdomisili dekat sekolah tidak menjamin bisa diterima di sekolah tersebut. Salah satu daerah yang banyak menuai protes dari masyarakat ialah Kota Tarakan, Provinsi Kaltara.
Tokoh Masyarakat Tarakan, Adi Nata Kusuma mempertanyakan nasib anak-anak yang rumahnya jauh dari lokasi sekolah-sekolah yang ada.
“Seperti ini, bagaimana nasib orang Tanjung Pasir dan Lingkas Ujung yang rumahnya jauh dari lokasi sekolah, yang tidak ada SMA negeri disekitaran itu. Apalagi sistem Zonasi ini dibatasi dengan jarak Kilometer,” kata Adinata kepada narahubung.id, Jumat (15/7/2022).
Lalu kemudian, ia menyebut tidak semua anak-anak berminat untuk masuk di SMK. Terlebih lagi, jika ada anak-anak yang bercita-cita ingin menjadi dokter. Syaratnya harus masuk di SMA dengan jurusa IPA.
“Tidak semua anak-anak memilki cita-cita sama, kebutuhan dan keberminatannya berbeda-beda jadi hal ini perlu menjadi perhatian. Saat ini, saya ada mendengar beberapa keluhan masyarakat soal sistem zonasi ini,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia berharap kepada pemerintah agar dapat mencarikan solusi pada permasalahan ini. Serta mendapat jalan terang dari sisi penganggarannya.
“Rencananya hari ini orang tua dari siswa-siswa yang tidak lolos pada sistem zonsi itu berudiensi ke disdik Tarakan, intinya kita minta yang terbaik,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara, Teguh Henri Sutanto mengatakan, di Kaltara khususnya di Kota Tarakan jumlah CPDB untuk ke SMA sangat tinggi. Sedangkan, fasilitas dinilai terbatas.
“Di Kaltara, khususnya di kota Tarakan fasilitas sekolah sangat terbatas. Sementara, yang ingin masuk sekolah itu jumlahnya tinggi. Di Tarakan itu, khususnya jumlah lulusan SMP itu sekitar 4000 lebih, sedangkan yang bisa tertampung di negeri itu hanya 67%. Itu sudah kami petakan, SMA dan SMK,” ucapnya.
Teguh menilai bahwa, rendahnya minat siswa-siswi ke SMK dan sekolah Swasta berdampak pada SMK 3 Tarakan yang masih ada tersedia 80 kursi. Jika calon siswa ini mau menyebar ia yakin kemungkinan dapat menampung kebutuhan tersebut.
“Karena kita ketahui sekolah Swasta ada uang pangkal dan membayar, sedangkan masuk negeri tidak bayar. Otomatis masyarakat pasti akan memilih yang negeri, masalahnya itu. Nah, solusinya itu tadi ditawarkan syarat dari DPR, pemerintah harus bisa memberi subsidi kepada anak-anak kita yang masuk ke sekolah-sekolah swasta,” ungkapnya.
Saat ini, Disdikbud Kaltara sudah memberikan solusi kepada siswa-siswi yang pada PPDB jalur zonasi tidak lolos agar disalurkan ke sekolah-sekolah negeri yang masih kosong. Seperti beberapa sekolah yang peminatnya kurang.
“Artinya, kayak sekolah SMK yang belum ada peminatnya kita tawarkan kesana. Setelah semuanya sudah terpenuhi ya artinya kalau kondisinya masih terbatas salah satunya masuk ke sekolah swasta pilihannya. Kita dari dinas pendidikan Kaltara mengupayakan solusi, ketika masih ada kursi kosong silahkan untuk masuk disana,” bebernya.
Tahun depan, Disdikbud Kaltara akan berupaya untuk menambah ruang kelas baru, hal tersebut untuk menampung CPDB yang tidak tertampung pada sistem zonasi nantinya. (rhl/nr)