DPD Demokrat Kaltara Ajukan Kontra Memori ke Pengadilan Tinggi
narahubung.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Utara (Kaltara) mengajukan kontra memori ke Pengadilan Tinggi (PT) yang berisikan permohonan perlindungan hukum dan keadilan kepada Mahkamah Agung (MA) pada Senin (3/4/2023).
Hal ini sebagai upaya merespons upaya Peninjauan Kembali (PK) pihak Moeldoko atas putusan MA yang memenangkan Partai Demokrat pimpinan AHY.
Sebagaimana diketahui, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berupaya merebut kepemimpinan Partai Demokrat sejak 2021 lalu. Upaya-upaya hukum pun telah dilakukan Moeldoko untuk menggulingkan AHY dari kursi kepemimpinan partai berlambang Mercy ini.
Ketua DPD Demokrat Kaltara, Dr. Yansen TP., M.Si mengatakan pengajuan kontra memori dilakukan lantaran terdapat oknum yang berusaha menjegal kepemimpinan AHY.
“Ini untuk mempertegas sikap dan komitmen Ketum dalam menjaga kewibawaan Partai Demokrat dari gangguan siapa pun juga. KSP Moeldoko melakukan gugatan kembali terhadap hasil kongres yang memilih dan menetapkan AHY sebagai Ketum,” ujarnya.
Yansen menjelaskan, sebelumnya kasasi telah menolak gugatan Moeldoko lewat putusan nomor 487/K/TUN 2022 pada 29 September 2022. Tapi kini, Moeldoko mengklaim telah menemukan 4 novum alias bukti baru.
Partai Demokrat DIY pun membantah novum yang diajukan Moeldoko ini bukti baru. Sebab, keempatnya sudah jadi bukti dalam sidang PTUN Jakarta dengan perkara nomor 150/G/2021 pada 23 November 2021.
“Sebenarnya gugatan ini sudah berlangsung 16 kali dan semua dimenangkan oleh partai Demokrat. Di sini lah persoalan yang menimbulkan keanehan dan sikap Moeldoko sebagai pejabat negara. Menurut AHY terkesan ada pembiaran dari atasan KSP Moeldoko yang seharusnya Moeldoko menjaga ketentraman dan kedamaian politik yang ada di Indonesia,” katanya.
Yansen menuturkan, hari ini DPD Demokrat se-Indonesia mendatangi Pengadilan Tinggi untuk menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan.
“Sebagai komitmen Partai Demokrat kita harus harus melawan semua kebatilan seperti ini karena yang ingin kita kedepankan demokrasi yang kondusif,” ucap dia.
“Rasionalitas yang kita cernai dari situasi ini sangat jauh dari pemahaman demokrasi yang benar, oleh sebab itu Demokrat harus melawan sikap yang tidak etis karena suasana bangsa kita jadi gaduh. Tentu ini tidak bisa kita terima dan harus kita sikapi,” lanjutnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Wagub Kaltara ini berpesan kepada seluruh kader Demokrat di Kaltara agar senantiasa tetap berpegang dan fokus untuk memenangkan partai Demokrat pada Pemlilu 2024.
“Marilah kepada seluruh jajaran partai Demokrat di Kaltara agar kita semua fokus pada penegakan partai kita dan melakukan perlawanan yang merugikan dan merusak tatanan demokrasi yang harus kita menangkan pada 2024 yang akan datang. Mari kita rapatkan barisan satukan semangat kita untuk melakukan perubahan dan perbaikan,”pungkasnya. (dc)