Minta Penjelasan, Aliansi Kembali Menyoal PLN ULP Nunukan

DPRD Nunukan memfasilitasi RDP antara Aliansi Peduli PLN dengan dengan perwakilan PLN UP3 Kaltara, PLN UPDK Tarakan, PLN ULP Nunukan dan PLTD Sei Bilal dan perwakilan Pemkab Nunukan pada Selasa, (9/1/2024).
DPRD Nunukan memfasilitasi RDP antara Aliansi Peduli PLN dengan dengan perwakilan PLN UP3 Kaltara, PLN UPDK Tarakan, PLN ULP Nunukan dan PLTD Sei Bilal dan perwakilan Pemkab Nunukan pada Selasa, (9/1/2024).

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Aliansi Peduli PLN dengan dengan perwakilan PLN UP3 Kaltara, PLN UPDK Tarakan, PLN ULP Nunukan dan PLTD Sei Bilal dan perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan pada Selasa, (9/1/2024).

Koordinator Lapangan Aliansi Peduli PLN, Andi Baso mengatakan persoalan pemadaman listrik di Kabupaten Nunukan bukanlah hal yang baru. Situasi ini sudah terjadi sejak 2012 silam hingga saat ini. Karena itu, pihaknya meminta keseriusan dalam penanganan pemadaman listrik yang terjadi di Nunukan.

“Kondisi ini adalah persoalan yang sangat serius. Karena listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga, perlu di perhatikan dan ada penanganan yang serius,” ujar Andi Baso.

Menurutnya, pada akhir 2023 lalu Aliansi Peduli PLN sempat membuka posko aduan masyarakat di Alun-alun Nunukan. Pihaknya juga menerima sejumlah laporan yang masuk. Sebagian masyarakat mengeluhkan kerugian yang dialami lantaran adanya pemadaman listrik yang terjadi di Nunukan.

Padahal, menurutnya sesuai dengan Undang-undang Ketenagalistrikan dikatakan dengan jelas bahwasanya konsumen berhak mendapatkan penyaluran listrik secara terus menerus. Karena pemadaman, ia menilai pihak PLN tidak menjalankan kewajibannya tersebut.

“Kami disini ingin mendengar penjelasan dari pihak PLN. Kendala seperti apa yang sebenarnya dialami. Kemudian, solusi yang akan diberikan terkait persoalan ini seperti apa?,” tanyanya.

Menjawab pertanyaan itu, Plt. Manager PLN UPTD Tarakan, Siswadi mengungkapkan jika kondisi saat ini untuk PLTD Sei Bilal memiliki 14 mesin dan PLTD Sebatik sebanyak 5 mesin artinya total ada 19 mesin dan semuanya beroperasi dengan normal.

“Jika seluruh mesin Sei Bilal ini beroperasi mampu menyuplai kurang lebih 10 MW sedangkan. Mesin di  Sebatik mampu menyuplai 3,1 MW dengan sistem interkoneksi Nunukan. Jadi Sebatik dan Sebaung itulah yang kami kelola saat ini,” jelas Siswadi.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pengelolaan PLN baru dialihkan ke PLN UPTD Tarakan sejak Januari 2023 lalu. Terkait persoalan pemadaman listrik yang cukup intens terjadi beberapa bulan di 2023 lalu. “Langkah penanganan dilakukan dengan merelokasikan dua unit mesin PLN ke Nunukan dengan kapasitas 2 MW. Dan sudah beroperasi sejak  Oktober 2023 lalu,” katanya.

Kemudian, Manager PLN UP3  Kaltara, Arief Prastyanto menambahkan pihaknya yang mendistribusikan listrik ke pelanggan. Terkait pemadaman, pihaknya tak menampik kondisi kelistrikan terparah yang terjadi di Nunukan sejak  (29/7/2023) hingga (12/10/2023) lalu.

Pemadaman terjadi, dikarenakan defisit daya atau daya mampu pembangkit lebih kecil dibandingkan dengan beban puncak. “Kalau beban puncak di 2021  13,5 MW, pada 2022 naik menjadi 14,3 MW. Setiap tahun ada kenaikan sekitar 0,8 MW. Pada 2023 juga terjadi kenaikan dua kali lipat menjadi 1,7 MW
Untuk beban puncak di Nunukan saat ini 16 MW,” sebutnya.

Kenaikan beban pada 2023 disebabkan pelanggan eksisting 95 persen. Sisanya 5 persen dari pelanggan baru. Untuk kapasitas pembangkit saat itu 16 MW. Hanya saja ada 2 mesin yang keluar unit dan tidak beroperasi. Dampaknya terjadi penurunan daya sehingga defisit 1,6 MW.

“Adanya penambahan 2 unit mesin, saat ini daya mampu sebanyak 18 MW dengan beban puncak 16 MW, sehingga surplus sebesar 2 MW. Dengan kondisi ini, jika terjadi pemadaman listrik disebabkan oleh faktor eksternal. Misalnya adanya ledakan, pohon tumbang dan gangguan hewan sehingga terjadi pemadaman listrik,” jelasnya

Wakil Ketua DPRD Nunukan, Burhanudin mengatakan, DPRD Nunukan sangat mengapresiasi Mahasiswa Nunukan yang telah mengajukan RDP sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.
Burhanuddin menegaskan hasil RDP ada beberapa poin yang disepakati.

Salah satunya mendesak pihak PLN, Pemerintah daerah, dan DPRD Untuk mengawal permasalahan listrik di Nunukan ke pusat. Tujuannya, untuk memberikan penambahan daya. Dan mempercepat revitalisasi mesin pembangkit di Sei Limau.

“Kita mengharapkan PLN agar memenuhi janjinya yakni merealisasikan penambahan daya di PLTMG Sebaung sebelum bulan September 2024,” tutupnya. (adv)

Berita Lain
Jumlah Kasus Covid-19 di Kaltar

Sekretaris DPRD Nunukan Ikuti Diklat PIM Nasional II di Makassar

NUNUKAN – Sekretaris DPRD Nunukan, Drs. Muhammad Effendy mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar, Senin (24/3/24). Diklatpim Nasional II merupakan pelatihan struktural kepemimpinan pratama yang wajib diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan JPT Pratama atau yang telah memenuhi persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. […]

Jumlah Kasus Covid-19 di Kaltar

Usai Lebaran, DPRD Nunukan Agendakan Monitoring Kegiatan Tahun 2023

NUNUKAN – Setelah menerima dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun (LKPj) Bupati tahun 2023, DPRD Nunukan kini mengagendakan turun ke lapangan untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan tahun 2023 lalu. Hal itu diungkapkan langsung Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa, belum lama ini. “Kita sudah terima laporan penggunaan anggaran tahun 2023. Nah, nanti kita akan rapat internal […]