Investasi Kaltara Tembus Rp11 Triliun, Pemprov Dorong Pembangunan Jalur Kereta Api Logistik
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat kemitraan dengan dunia usaha guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hingga triwulan I tahun 2026, realisasi investasi di Kaltara telah mencapai Rp11 triliun.
Komitmen ini disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pembangunan Infrastruktur Strategis Jaringan Kereta Api di Kaltara yang berlangsung di Aula Pertemuan Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (11/6).
Gubernur Zainal menjelaskan, forum ini merupakan tindak lanjut dari audiensi yang sebelumnya dilakukan bersama PT. Indonesia Transit Synergy (INTRA).
Menurutnya, rencana pembangunan jaringan kereta api logistik menjadi peluang besar dalam mendukung efisiensi distribusi hasil pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di Kaltara.
“Bagi pengusaha tambang maupun kelapa sawit nantinya dapat memanfaatkan kereta api ini sehingga biaya angkut menjadi lebih murah menuju kawasan industri maupun pelabuhan,” kata Zainal.
Ia menilai keberadaan jalur kereta api logistik akan menjadi solusi jangka panjang dalam menghubungkan kawasan produksi di Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau hingga Nunukan.
Selain meningkatkan efisiensi distribusi, moda transportasi berbasis rel juga dinilai mampu mengurangi beban lalu lintas dan kerusakan pada jalan umum akibat mobilitas angkutan barang berkapasitas besar.
Zainal berharap FGD ini dapat menghasilkan kesepahaman awal antara PT. INTRA dengan perusahaan-perusahaan yang nantinya akan menjadi pengguna jasa atau off-taker.
“Semoga pertemuan ini membuka peluang kerja sama jangka panjang yang memberikan manfaat bagi semua pihak,” ujarnya.
Lebih jauh, ia berharap pembangunan jaringan kereta api tidak hanya difokuskan untuk distribusi komoditas unggulan daerah, tetapi juga berkembang menjadi moda transportasi penumpang yang menghubungkan berbagai wilayah di Kalimantan hingga negara tetangga.
“Mudah-mudahan nanti ada rel kereta api untuk barang dan rel kereta api untuk penumpang. Kami juga sudah menjalin komunikasi dengan Brunei terkait rencana jalur kereta api Kalimantan, Malaysia, dan Brunei,” tutupnya. (dkisp)
(Fix @Unknown user @Unknown user )
Perkembangan tersebut menjadi salah satu sorotan saat Wakil Ketua KI Kaltara, Niko Ruru, S.P., C.Med., Sp.AP., mewakili Gubernur Kaltara membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengisian Kuesioner Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026, di Gedung Gadis Lantai 2 dan Aula Dinas Perpustakaan Provinsi Kaltara, Kamis (11/6).
Niko menjelaskan, pelaksanaan Monev tahun ini merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan KI Kaltara sejak lembaga tersebut berdiri pada 2018. Ia menilai kesadaran badan publik terhadap pentingnya keterbukaan informasi terus menunjukkan tren positif.
Pada 2024, dari target 221 badan publik, tingkat partisipasi baru mencapai 43,9 persen. Angka tersebut meningkat signifikan pada 2025, di mana dari 256 badan publik yang menjadi sasaran, sebanyak 204 badan publik berhasil mendaftar dan terverifikasi atau mencapai 79,6 persen.
“Peningkatan ini menunjukkan semakin tumbuhnya kesadaran badan publik terhadap pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” kata Niko.
Ia menerangkan, pada 2024 peserta monev hanya mencakup perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Kemudian pada 2025 diperluas dengan melibatkan penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu.
Memasuki tahun 2026, KI Kaltara kembali melakukan pengembangan dengan menambah badan publik vertikal sebagai objek monitoring dan evaluasi.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen KI Kaltara dalam mendorong penerapan keterbukaan informasi yang lebih merata, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Niko juga mengapresiasi capaian badan publik di Kaltara. Pada 2024, BKAD Kaltara berhasil meraih peringkat pertama kategori badan publik tingkat provinsi. Sementara pada 2025, Dinas Kesehatan Kaltara berhasil mencapai tahap akhir presentasi monev dan memperoleh predikat “Menuju Informatif”.
Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh badan publik untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
“Semoga keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi inspirasi bagi seluruh perangkat daerah dan badan publik lainnya untuk terus berinovasi dan memperbaiki tata kelola informasi,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Niko menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di Kaltara.
“Semoga upaya yang kita lakukan bersama dapat semakin memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Utara,” pungkasnya. (dkisp)