DPRD Kaltara Gelar Paripurna ke-18, Bahas Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026

TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan III Tahun 2026 dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (9/9/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD Kaltara. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari tahapan penyusunan perubahan kebijakan anggaran daerah yang selanjutnya akan dibahas bersama DPRD.

Penyampaian rancangan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Melalui pembahasan bersama, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat memastikan kebijakan anggaran disusun secara transparan, akuntabel, efisien, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam pemaparannya, Pemerintah Provinsi Kaltara menjelaskan bahwa kondisi fiskal tahun 2026 menghadapi sejumlah tantangan. Oleh karena itu, penentuan program dan kegiatan dalam perubahan anggaran perlu dilakukan secara selektif dengan tetap mengutamakan pelayanan publik serta program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Berdasarkan rancangan perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,448 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,464 triliun. Sementara itu, pembiayaan netto diproyeksikan sebesar Rp15,347 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) audited Tahun Anggaran 2025.

Rancangan Perubahan KUA-PPAS tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Hms)

Berita Lain