Pemprov Kaltara Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, Jumat (25/9).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Utara itu dibuka dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL, serta dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, SE., MM, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi masyarakat, dan perwakilan perangkat daerah.
Dalam agenda tersebut, jawaban pemerintah daerah disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai tindak lanjut atas berbagai catatan, masukan, dan pertanyaan yang sebelumnya disampaikan enam fraksi DPRD Kaltara. Sejumlah hal yang menjadi perhatian meliputi penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan belanja daerah, serta arah prioritas pembangunan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,340 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp2,356 triliun. Adapun target PAD mengalami penyesuaian dari sebelumnya Rp1,028 triliun menjadi Rp962,88 miliar, dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan serta kondisi fiskal daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menegaskan upaya peningkatan kualitas belanja daerah melalui penguatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, penguatan ekonomi masyarakat, serta upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Sementara dari sisi pendapatan, optimalisasi PAD diarahkan melalui penguatan tata kelola perpajakan, digitalisasi pelayanan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Penyampaian jawaban pemerintah daerah ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di DPRD. Selanjutnya, proses pembahasan akan dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku, dengan memperhatikan berbagai masukan serta penjelasan yang telah disampaikan dalam rapat paripurna.
Melalui rangkaian pembahasan tersebut, diharapkan rancangan perubahan anggaran dapat disusun secara terukur dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah, sehingga mendukung pelaksanaan program pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Utara. (hms)