Kaltara Segera Terapkan PPKM

TANJUNG SELOR, narahubung.id – Pemprov Kaltara berencana menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan laju penularan virus corona.

Buktinya, Gubernur telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 370/0087/BPBD/GUB yang ditujukan kepada bupati dan walikota se-Kaltara.

Kebijakan baru atau modifikasi dari istilah sebelumnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) prinsipnya sama : pembatasan kegiatan. Keduanya merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Bedanya, PSBB secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB, sementara PPKM diatur Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Virus COVID-19.

PPKM diterapkan khusus untuk daerah yang memenuhi salah satu atau seluruh kriteria sebagaimana yang diatur dalam Instruksi Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);

• tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional
  
• tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional
  
• kasus aktif di atas tingkat kasus aktif nasional
  
• tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70%

Ketentuan:

• Work From Home (WFH) 75% dan Work From Office (WFO) 25% dengan protokol kesehatan lebih ketat
  
• Belajar mengajar secara daring
  
• Sektor kebutuhan pokok tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan kesehatan lebih ketat.
  
• Restoran (makan dan minum di tempat 25%), takeaway diizinkan sesuai jam operasional
  
• Pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 19.00 WIB.
  
• Kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan protokol  kesehatan lebih ketat
  
• Kapasitas tempat ibadah 50% dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat

Naskah : Dicky

Grafis : J.O