Soal Berau Gabung Kaltara, Wabup : Semua Kemungkinan Bisa Terjadi

narahubung.id – Wakil Bupati Berau, Gamalis merespon wacana Kabupaten Berau masuk menjadi wilayah Kaltara. Ia menilai, apa yang disampaikan oleh Gubernur Kaltara Zainal Paliwang sebagai keinginan yang wajar.

Namun demikian, kata Gamalis, Pemkab Berau belum membahasnya lebih lanjut. Alasannya, wacana yang disampaikan Gubernur Zainal tidak bersifat resmi.

“Jadi dari sisi Pemda Berau belum terlalu menjadikan ini sebagai hal serius. Itu dikarenakan tadi, masih di dalam wacana pembicaraan. Belum ada tahap pertemuan dua pemerintahan,” ujarnya, Selasa, (22/6/2021).

Jika ditilik dari sejarah, Berau menjadi salah satu kabupaten yang diminta untuk bergabung dengan Kaltara pada masa awal pembentukannya. Namun, karena sejumlah pertimbangan Bumi Batiwakal -sebutan untuk Berau, urung bergabung.

“Dulu Berau awal pembentukan Kaltara sebatas mendukung, tapi akhirnya tidak bergabung. Tentu tidak bergabungnya ini ada banyak faktor,” ucapnya.

Lanjut, Gamalis membeberkan sejumlah pertimbangan yang harus dipikir secara matang. Diantaranya, kemampuan ekonomi masyarakat, potensi daerah, sosial budaya, aspek politik, kependudukan, luasan wilayah, keamanan, kemampuan keuangan hingga tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Tapi ada hal lain yang betul-betul harus dipikirkan dengan matang. Karena sekali kita mengambil langkah salah maka akan panjang akibatnya,” katanya.

Artinya, di kondisi saat ini, Berau hanya perlu melihat keseriusan Kaltara . Dalam merangkai keinginan mereka seperti apa. Apakah ini hanya sebatas silaturahmi, atau hanya sebatas wacana. Atau benar-benar serius dengan membuka sebuah forum komunikasi dua daerah.

Selain itu, Berau juga perlu meminta pertimbangan kepada provinsi induk yakni Kaltim dan juga anggota DPRD Berau maupun provinsi. Terkait untung rugi yang akan diperoleh jika meninggalkan Kaltim dan bergabung ke Kaltara.

“Kalau saya pribadi ini hanya sebuah wacana yang terbingkai dalam silaturahmi yang terjalin antara Ibu Bupati Berau dan gubernur Kaltara,” ujarnya lagi.

Gamalis juga menegaskan bila segala sesuatu tetap ada kemungkinan, makanya Berau hanya tinggal menimbang untung rugi melepas Kaltim untuk ke Kaltara. Atau sebaliknya menimbang bagaimana perlakukan provinsi Kaltim dengan Berau. Apakah selama ini sudah adil atau belum.

Dalam pembangunan dan pembagian keuangan ke daerah. Termasuk pengelolaan aset provinsi Kaltim yang sampai saat ini belum terpelihara secara maksimal. Contohnya adalah jalan provinsi dari Sambaliung sampai dengan Batuputih. Yang menjadi wewenang provinsi yang dimanfaatkan warga berau terutama warga pesisir. Berulang kali memakan korban, berulang kali juga Berau meminta ke provinsi untuk ditangani tapi belum teratasi.

“Nah hal-hal seperti ini yang bisa menjadi pertimbangan ke depan apakah akan tetap bertahan di Kaltim atau memilih bergabung ke Kaltara. saya pikir semua kemungkinan bisa terjadi,” tutupnya. (dc/nr)