Enam Fraksi DPRD Kaltara Sampaikan Pandangan Umum terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026

TANJUNG SELOR – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2026 memasuki tahapan penting. Enam fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar Ranperda tersebut dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan I Tahun 2026, Jumat (25/9/26).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Utara itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, ST, didampingi Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., serta Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, SE., MM.

Paripurna turut dihadiri Asisten III Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang mewakili Gubernur Kaltara, jajaran pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama.

Agenda ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Rapat Paripurna ke-20.

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum sebagai bagian dari mekanisme pembahasan Ranperda. Adapun enam fraksi yang menyampaikan pandangan umum yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat, serta Fraksi PKB-NasDem-PAN.

Penyampaian pandangan umum ini menjadi ruang bagi fraksi-fraksi DPRD Kaltara untuk menyampaikan berbagai catatan, masukan, serta pertanyaan terhadap Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, sebagai bentuk perhatian terhadap arah kebijakan dan perencanaan anggaran daerah.

Selanjutnya, berbagai catatan dan pertanyaan yang disampaikan fraksi-fraksi akan menjadi bagian dari pembahasan bersama pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan dan jawaban atas pandangan umum tersebut pada Rapat Paripurna berikutnya.

Rangkaian pembahasan ini merupakan bagian dari proses penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, dengan harapan berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD dapat memperkuat perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih terarah, responsif terhadap kebutuhan pembangunan, serta mengakomodasi kepentingan masyarakat Kalimantan Utara. (hms)

Berita Lain