Jalan Krayan Nyaris Lumpuh, Anggota DPRD Kaltara Buka Suara

narahubung.id – Kondisi sepanjang 90 Km jalan daerah Long Bawan, Kecamatan Krayan melewati Krayan Barat hingga Krayan Selatan, Long Layu rusak berat.

Hal tersebut dapat berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat di perbatasan Krayan. Sebab, jalan tersebut merupakan arus utama yang diakses.

Anggota DPRD Provinsi Kaltara, Marli Kamis buka suara terkait kondisi terkini jalan tersebut. Ia menyebut bahwa jalan itu dalam kondisi darurat dan nyaris lumpuh.

“Nah, 2022 kemaren, dapat pemeliharaan pagunya untuk 1 titik itu 1,8 Miliar belum lelang. Di tahun 2023 ini jalan ini tidak dapat anggaran. Posisinya sekarang, bukan parahnya titik-titik tertentu, tapi hampir seluruhnya,” ungkapnya kepada narahubung.id, Rabu (19/7/2023).

Menurut penilaian anggota DPRD yang beras dari dapil Nunukan tersebut, sekitar 90 persen dari 90 Km jalan itu rusak parah. Hal ini membuat terhambatnya distribusi bahan pokok menuju Krayan.

“Nah maka orang nginap-nginap di hutan sekarang, nah jadi kita mohon karena ini berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat. Kalau berbicara soal tatanan kehidupan itu segala kebutuhan yang mereka terima, yang mereka miliki harus melalui akses jalan ini,” bebernya.

Dalam hal ini, Marli Kamis berharap adanya solusi yang dicari dari pihak eksekutif. Sebab kondisi jalan tersebut hari ini tidak menggembirakan.

“Semuanya sangat tidak menggembirakan, jadi saya harap sebagai wakil rakyat. Bukan wakil rakyat dari dapil saya tapi untuk semua Kaltara. Dalam hal ini, saya mohon kepada pihak pemerintah mencari solusi,” katanya.

“Kita anggap ini sekarang bukan titik-titik tertentu, karena kita anggap ini darurat. Musibah ini menyeluruh, nah jadi saya usul dua solusi,” tambahnya.

Ia sebagai perwakilan legislatif, mengungkapkan beberapa usul terkait solusi pada jalan tersebut dan mengadakan kesepakatan persetujuan dengan DPRD Kaltara.

“Jika pemerintah punya hati, punya perasaan dan memikirkan bagian dari pelayanan pemerintah. Boleh mengadakan kesepakatan persetujuan dengan DPRD Provinsi. Dikerjakan tahun ini, dianggarkan tahun depan,” ujarnya.

Kemudian, terkait APBD yang sudah ditetapkan, ia menyebut bahwa ini merupakan kejadian darurat dan masih ada solusi terkait penyelesaian jalan itu.

“Kalau mereka (Pemerintah) beralasan karena APBD sudah ditetapkan. Inikan darurat, atau ada dana masuk atau kah DAK harus digeser untuk menyelesaikan kondisi jalan itu,” bebernya.

“Harapan saya, kalau pemerintah mengakomodir permohonan ini dan harapan masyarakat Krayan di perbatasan,” tutupnya.