Jejak 100 Hari Zainal-Yansen
Hari ini tepat 100 hari pemerintahan Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang dan Wagub Yansen TP. Keduanya dilantik Presiden RI Joko Widodo pada 15 Februari 2021 lalu di Istana Kepresidenan.
Sebelum pelantikan, keduanya menyampaikan rencana 100 hari kerja yang dibagi dalam tiga fokus.
Fokus pertama Zainal-Yansen adalah penanganan pandemi COVID-19 dengan meperkuat unit pemerintahan hingga ke tingkat yang paling bawah. Untuk itu, ia segera tancap gas dengan membangun sejumlah posko penanggulangan COVID-19 di setiap kelurahan yang ada di kabupaten/kota. Termasuk di titik perbatasan Kaltara-Kaltim.
Bidang kedua yang diprioritaskan Zainal-Yansen adalah pendidikan. Dalam 100 hari saat itu, Zainal-Yansen bertekad untuk memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik dan keberlanjutan program Beasiswa Kaltara. Termasuk pembenahan fasilitas pendidikan menuju adaptasi kebiasaan baru dimana semua siswa diwajibkan belajar secara daring.
Bidang ketiga yang diprioritaskan Zainal-Yansen adalah ekonomi. Ekonomi dianggap sebagai sektor yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Maka keduanya berencana membenahi infrastruktur dan meningkatkan stimulus ekonomi melalui pengembangan kelompok UMKM dan Koperasi.
Hasil Kerja
Di hari pertama ngantor Gubernur Zainal secara tegas menyatakan bahwa yang ada hanyalah visi misi gubernur dan wakil gubernur. Para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk mengikuti itu.
“Kalau saya berlari yang kepala-kepala (OPD) jangan tidur!”, ujarnya Kamis (18/2/2021).
Zainal menegaskan, sektor kesehatan tetap menjadi fokus utama Pemprov Kaltara dalam penanganan wabah corona. Ia memastikan realisasi anggaran perlindungan sosial untuk mengurangi dampak COVID-19 berjalan baik.
“Disampaikan (Jokowi) yang utama itu soal penanganan COVID-19,” katanya.
Sejumlah Peraturan Gubernur (Pergub) era Irianto pun dicabut oleh Gubernur Zainal. Salah satunya Pergub Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Hari Jadi Kaltara yang semula tanggal 22 April diubah menjadi tanggal 25 Oktober.
Termasuk Lambang Daerah. Perubahan Lambang Kaltara terbagi dalam sembilan bagian, salah satunya memasukan unsur enggang di dalam lambang yang baru.
Kedua item itu disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada rapat paripurna yang di gelar Selasa (30/3/2021).
Keberpihakan Zainal-Yansen terhadap produk lokal juga sangat tinggi. Bukan saja dari sisi kebijakan afirmasi pemerintah, tapi juga ingin mengajak swasta, usaha besar, dan masyarakat Kaltara agar berpihak kepada UMKM atau produk lokal.
Aparat sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemprov Kaltara pun didorong untuk mengunakan batik lokal agar memiliki ciri khas budaya serta dapat dikenal. Selama ini, warga mengenal motif batik dari Pekalongan, Solo, Yogyakarta, Papua, Sulawesi Selatan, Lampung, Jambi, dan Medan. Namun untuk motif batik lokal seperti Busak Uwe atau Bultiya belum dikenal luas di kalangan masyarakat lokal maupun daerah lain.
Membela produk UMKM harus dilakukan dengan pilihan kata-kata yang tajam biar semua orang jadi tersadar bahwa kita harus bangga dengan hasil karya daerah sendiri.
Selain itu, secara kebijakan Zainal-Yansen juga tengah mengusulkan sebuah Raperda dan membuat Pergub tentang peralihan kewenangan desa. Dimana nantinya sejumlah kebijakan di kabupaten/kota akan beralih ke Pemerintahan Desa (Pemdes).
“Seperti di Malinau, bupati-nya menyerahkan kewenangan membangun desanya kepada kepala desa. Tujuannya supaya mereka punya kekuatan untuk membangun. Nantinya juga, insya Allah Pemprov akan membantu dana,” ujar Wagub Yansen kepada media pada Sabtu (8/5/2021).
Melalui Perda dan Pergub itu, Yansen mengharapkan munculnya kesadaran setiap kepala daerah di tingkat dua untuk dapat melimpahkan kewenangannya kepada masyarakat desa melalui Pemdes dalam membangun desanya masing-masing.
“Dengan begitu mereka (Pemdes) kita berdayakan dan menyadarkan pentingnya mereka. Sehingga mereka mengerti peran dan tugasnya apa sesuai Undang-Undang pemerintahan desa,” katanya.
Lalu, di sektor investasi. Pemprov sadar betul pentingnya mendorong investasi hijau untuk mengoptimalkan keberlangsungan lingkungan selain juga tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi, Pemerintah sudah mengungkap rencana pembangunan proyek kawasan industri hijau terintegrasi berbasis hydropower yang akan dibangun di Kaltara.
Kawasan industri yang luasnya mencapai 12.500 hektare itu bahkan menjadi salah satu kawasan industri hijau terbesar di dunia.
Sejalan dengan itu, pekan lalu Gubernur Zainal menyatakan Pemprov Kaltara mendapat suntikan investasi sebesar Rp 180 triliun dari perusahaan Australia, Fortescue Future Industries Pty Ltd, anak usaha Fortescue Metals Group. Investasi tersebut bertujuan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan.
“Insya Allah tahun ini investor dari Australia akan masuk melaksanakan pembangunan proyek PLTA. Itu nilai investasinya lebih kurang Rp 180 triliun,” ujar Zainal.
Selain PLTA, kata Gubernur Zainal, rencananya investasi ini juga akan masuk ke Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Bulungan.
“Diperkirakan kegiatan pada investasi mega proyek ini akan bisa merekrut lebih kurang 7000 tenaga kerja. Tentu ini akan menjawab masalah pengangguran di Kaltara ini,” lanjut dia saat itu.
Sesuai janji pada saat kampanye, Zainal-Yansen juga resmi kembalikan pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I Tarakan kepada Pemkot. Sampai saat ini, peralihan itu terus berproses secara administrasi.
Lanjut, rencana pembangunan gedung DPRD Kaltara menjadi salah satu prioritas dari Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang diawal masa pemerintahannya.
Konstruksi akan dilaksanakan tahun ini. Diharapkan, pembangunan tersebut selesai di akhir 2022 guna mendukung kinerja parlemen kita.
“Sebuah penantian yang agak lama, gedung DPRD yang representatif akhirnya dapat kita mulai pembangunannya saat ini, setelah kurang lebih 6 tahun anggota DPRD berkantor pada gedung kantor PKK Kabupaten Bulungan dengan status pinjam,” ujar Gubernur Zainal saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan gedung DPRD di Kilometer 4 Jalan Poros Trans Kalimantan, Senin (24/5/2021).
Dengan kontrak jamak selama tiga tahun, Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp 270 miliar untuk pembangunan gedung ini.
“Mudah-mudahan di tahun 2023 awal sudah bisa digunakan,” urainya.
Itulah sederet kerja Zainal-Yansen yang berhasil kami rangkum. Kini, sudah 100 hari Zainal-Yansen memimpin Kaltara. Bagaimana kinerja mereka dalam memenuhi janji-janji saat kampanye?
Naskah : Dicky
Grafis : J.O