Komisi II DPRD Kaltara Kawal Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit, Dorong Perlindungan bagi Pekebun

TANJUNG SELOR – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri rapat penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara pada awal September 2026.

Rapat tersebut dihadiri Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Pdt. Robenson Tadem, bersama anggota Komisi II, Maslan Abdul Latif, serta sejumlah perwakilan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kalimantan Utara. Pertemuan dipimpin oleh Mohtari, S.P., M.M., dengan agenda utama membahas penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun berdasarkan perkembangan harga dan komponen perhitungan yang berlaku.

Penetapan harga TBS merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan usaha perkebunan kelapa sawit, terutama bagi pekebun yang menggantungkan pendapatan keluarga dari hasil produksi kebun. Oleh karena itu, proses penetapan harga perlu dilaksanakan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi pasar serta komponen perhitungan yang telah ditetapkan dalam ketentuan terkait.

Dalam pembahasan tersebut, sejumlah faktor yang memengaruhi harga TBS menjadi perhatian, termasuk perkembangan harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), harga inti sawit atau palm kernel oil (PKO), serta komponen lainnya sesuai mekanisme yang berlaku. Faktor-faktor tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan nilai yang dapat diterima pekebun atas hasil produksi mereka.

Kehadiran Komisi II DPRD Kaltara dalam rapat ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap sektor perkebunan, khususnya dalam mendorong kebijakan harga yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekebun. DPRD memandang bahwa kebijakan harga perlu memperhatikan keseimbangan kepentingan antara pekebun, perusahaan perkebunan, dan pemerintah daerah.

Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Pdt. Robenson Tadem, menekankan pentingnya proses penetapan harga TBS yang transparan dan proporsional. Kepastian harga dinilai dapat membantu pekebun memperkirakan pendapatan, merencanakan biaya pemeliharaan kebun, serta menjaga keberlanjutan kegiatan produksi.

Selain itu, keterbukaan dalam proses perhitungan harga juga diperlukan agar para pihak memahami dasar penetapan harga yang diberlakukan. Dengan pemahaman yang sama, diharapkan potensi perbedaan persepsi antara pekebun dan perusahaan dapat diminimalkan sehingga hubungan usaha dapat berlangsung secara sehat dan berkeadilan.

Sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, dan pekebun menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Utara. Pemerintah memiliki peran dalam memastikan mekanisme penetapan harga berjalan sesuai ketentuan, sedangkan perusahaan dan pekebun diharapkan dapat membangun hubungan kemitraan yang saling mendukung.

Dalam rapat tersebut, harga CPO untuk periode 1–15 September 2026 tercatat sebesar Rp15.199,66, sedangkan harga PKO sebesar Rp12.839,99. Angka tersebut merupakan komponen harga yang dibahas dalam penetapan TBS dan bukan merupakan harga TBS per kilogram secara langsung.

Melalui rapat ini, diharapkan penetapan harga TBS dapat memberikan kepastian yang lebih baik bagi pekebun sekaligus mendukung keberlangsungan industri perkebunan kelapa sawit. DPRD Kaltara juga mendorong agar koordinasi antarpemangku kepentingan terus diperkuat sehingga sektor perkebunan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bumi Benuanta. (hms)

Berita Lain