Mer(d)eka yang Tak 17-an

Penulis : M. Dicky Umacina

Dulu, “garuda di dadaku, harimau di perutku” adalah idiom penuh sentimen yang begitu sering kita dengar dari berbagai narasi. Diksi itu bak sebuah elegi dari batas negeri. Bagaimana tidak, begitu sering pemerintah memberi label kawasan perbatasan sebagai beranda negara yang kemudian dibayangkan bakal tampil cantik dan elegan. Nyatanya, hal itu tidak lebih dari sebuah retorika politik belaka.

Kini, satire itu secara perlahan mulai berubah, dari yang mulanya sangat sentimental menjadi sebuah perasaan baik dan optimis. Sekedar subjektivitas, anggapan ini juga tidak ujug-ujug muncul. Kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan pada akhir 2019 lalu adalah pemicunya. Jika ditilik secara sederhana, kunjungan Tuan Presiden meninggalkan sinyal perubahan yang begitu fundamental. Mengapa demikian? Jokowi adalah Presiden pertama yang menginjakan kakinya di tanah Lundayeh itu. Sebagai salah satu halaman terdepan dari republik ini, tidak berlebihan rasanya jika kunjungan perdana kepala negara itu kemudian diinterpretasikan sebagai kado indah akhir tahun. Menggunakan Sigar (topi adat Lundayeh), rompi talun, kalung manik, lengkap dengan mandaunya Tuan Presiden tampak gagah saat mengikuti prosesi pemotongan rotan sebagai simbol memasuki wilayah adat Dayak Lundayeh. Tidak hanya itu, saat tiba di Bandara Yuvai Semaring, oleh tokoh adat setempat Presiden RI ke-7 ini juga secara khusus dianugerahi gelar adat. Yakni, Derayeh Acang Aco yang bermakna pemimpin besar yang mampu melakukan dan mengerahkan semua tenaga dan pikirannya untuk kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyatnya.

Gelar adat itu nampaknya mewakili perasaan bahagia masyarakat Krayan yang selama 74 tahun Indonesia merdeka hanya bisa berharap tanpa tahu kapan bakal disambangi oleh seorang Presiden. Sebagai masyarakat yang tinggal di etalase negara, menjadi sangat rasional ketika sebagian besar masyarakat menuntut kehadiran simbol negara itu sebagai bentuk tanggungjawab moral seorang pemimpin bangsa kepada rakyatnya.

Secara kritis penting untuk membahas dampak pembangunan, baik dari segi infrastruktur, ekonomi maupun sosial masyarakat pasca kunjungan Jokowi ke Krayan. Namun, mari sejenak kita istirahat dari pikiran-pikiran rumit dengan mencoba perspektif dasar yang menyoal hal-hal prinsip. Keputusan Jokowi untuk datang langsung ke perbatasan Indonesia-Malaysia jelas sudah melewati sejumlah pertimbangan dan kalkulasi matang. Baik secara politis maupun konteks lainnya. Tapi ingat, hal yang paling mendasar dari kunjungan ini adalah bagaimana adanya kemauan atau proses niat.

Didalam Islam sering dijabarkan bila niat kita lurus, maka lurus pula amal kita. Tetapi bila niat kita bengkok maka amal kitapun akan bengkok. Dalam konteks politik, tampak ada upaya dari Tuan Presiden menghayati janji-janjinya. Sesuai salah satu poin nawacita beliau yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Saya jadi teringat dengan rumus seorang sosiolog soal teori ‘Rausyanfikr’ (bahasa Persia) yang artinya “Pemikir yang tercerahkan” atau biasa juga disebut enlightened thinkers. Rausyanfikr berbeda dengan ilmuwan atau intelektual. Jika seorang ilmuwan menemukan kenyataan, seorang rausyanfikr menemukan kebenaran. Jika ilmuwan hanya menampilkan fakta sebagaimana adanya, rausyanfikr memberikan penilaian sebagaimana seharusnya.

Tidak semua yang tercerahkan adalah intelektual, dan tidak semua intelektual peraih gelar akademis adalah orang yang tercerahkan. Yang dimaksud “tercerahkan atau rausyanfikr” adalah orang yang sadar akan keadaan kemanusiaan (human condition) di masanya, serta setting kesejarahan dan kemasyarakatannya yang memberinya rasa tanggung jawab sosial. Artinya, hanya kesadaran dirilah yang mampu merubah rakyat yang statis dan terbelakang menjadi kekuatan yang dinamis dan kreatif. Sebagai Presiden pertama yang mau menginjakkan kakinya di batas negeri, Jokowi memperlihatkan niat baik beliau dalam merespon keadaan di tapal batas. Pertanyaannya, apakah itu cukup? Jawabannya ya.  Modal niat saja sudah lebih daripada cukup untuk seorang pemimpin dengan kemampuan eksekusi yang baik seperti Jokowi. Tidak menjadi masalah juga jika kemudian analisa ini menjadi dangkal. Toh, pendapat ini juga masih jadi bagian dari pesta kedatangan Tuan Presiden ke Krayan.

Khusnuzon saya kali ini memang hanya berdasar niat yang tampak. Namun tetap berharap rangkaian kejadian ini menjadi cikal bakal perubahan yang fundamental. Secara khusus pergeseran gaya kepemimpinan di wilayah publik yang idealnya menjadi sebuah aktivitas pengabdian, bukan sebaliknya. Lebih jauh, saya juga mengajak anda untuk berangan bagaimana peristiwa ini bisa menular hingga pada kelas kepala daerah. Jaman sudah jauh berubah, pejabat tidak boleh lagi berjarak dengan masyarakat yang dipimpinnya.

Tidak muluk-muluk juga jika kita berharap sebagai provinsi terbungsu, Kaltara nantinya dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak hanya dekat dengan masyarakat ketika waktu Pilkada saja. Namun juga bisa menjadi pionir yang mempunyai visi besar dalam upaya membangun daerah yang dipimpin. Memang tidak ada kepemimpinan yang sempurna. Semua punya kelebihan dan kekurangan yang khas. Yang terpenting adalah bagaimana sensitivitas mereka dalam melihat persoalan dan menciptakan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam konteks ini, kita harus angkat topi kepada Tuan Presiden. Terlepas dari masih banyaknya kekurangan selama kepemimpinan beliau, nyatanya tidak sedikit juga gebrakan yang sudah ditelurkan oleh pemerintah dibawah komando Jokowi. Perubahan-perubahan sederhana dan prinsipil selalu diciptakan. Beginilah sebenarnya sistematika kerja pemerintahan yang baik. Intelektual saja tidak cukup untuk mengurusi banyak orang dengan segudang persoalan. Dibutuhkan keseimbangan antara pengetahuan dan penghayatan. Perubahan fundamental akan mendorong terciptanya pemimpin-pemimpin dari klaster politik diluar arus utama. Hal ini baik untuk iklim demokrasi kita karena akan melahirkan keseimbangan. Semoga kunjungan Tuan Presiden (Derayeh Acang Aco) ke batas negeri dapat menjadi trigger, baik dari sisi kepemimpinan maupun dampak kebijakan. Setelah motoran di jalanan penuh lumpur,  melihat langsung kondisi sosial dan ekonomi warga perbatasan, jelas Tuan Presiden tahu harus berbuat apa. Kita hanya bisa berdoa dan berharap semoga lebih banyak niat baik lagi untuk batas negeri. (*)