Negara Barat Desak Belarus Mengembalikan Akreditasi Jurnalis yang Dicabut
![Puluhan ribu pengunjuk rasa anti pemerintah Belarus memenuhi jalan-jalan di kota Minsk untuk kembali berunjuk rasa hari Minggu, 23 Agustus 2020. [MEDIAZONA]](https://narahubung.id/wp-content/uploads/2020/08/961781_720.jpg)
JAKARTA, narahubung.id – Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, mengecam tindakan Pemerintah Belarus mencabut akreditasi 17 wartawan yang bertugas meliput di sana. Menurutnya, tindakan tersebut melanggar kebebasan pers.
“Saya meminta pihak berwenang Belarus untuk membatalkan tindakan ini (pencabutan akreditasi jurnalis) tanpa penundaan,” kata Jean-Yves Le Drian dalam pernyataan persnya, sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters, Senin, 31 Agustus 2020.
Sebagaimana diketahui, situasi di Belarus memanas usai Alexander Lukashenko memenangi pilpres untuk keenam kalinya beberapa pekan lalu. Gara-garanya, warga menyakini ia mencurangi hasil pilpres untuk bisa tetap bertahan di kursi kepemimpinan.
Sekarang, di Belarus, unjuk rasa dan kerusuhan sudah berlangsung lebih dari sepekan. Ribuan turun ke jalan untuk memprotes Alexander Lukashenko dan meminta pemilu ulang. Alexander Lukashenko menolaknya, menawarkan opsi lain berupa power sharing dan referendum konstitusi.
Tawaran Alexander Lukashenko gagal meredam gerakan warga. Alhasil, ia mulai menangkapi para pengunjuk rasa dan memburu para koordinator oposisi. Selain itu, ia juga mencabut izin meliput dari 17 jurnalis media asing yang datang ke Belarus untuk meliput unjuk rasa di sana. Beberapa di antaranya adalah wartawan Reuters, AFP, dan BBC.
Kecaman senada dengan Prancis datang dari Menteri Luar Negeri Swedia Ann Linde. Ia berkata, upaya otoritas Belarus untuk membungkam media lokal dan internasional dengan mencabut akreditasi mereka adalah bentuk intimidasi yang tidak bisa diterima.
“Sebagai anggota #OSCE, Belarus berkewajiban untuk menghormati kebebasan media,” tambah Linde, yang akan mengambil alih kursi bergilir Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama (OSCE) di Eropa tahun depan.
OSCE memantau perkembangan media di negara bagiannya yang berpartisipasi atas pelanggaran kebebasan berpendapat, dan memiliki mandat untuk melindungi serta mempromosikan kebebasan media di 57 negara bagian yang berpartisipasi. (tmp/nr)