Pemilih Rasional Wujudkan Pemilu Demokratis

Penulis: Didi Febriyandi, S.IP, M.AP

Pesta demokrasi sebentar lagi akan dimulai waktu tersisa kurang lebih enam bulan menuju Februari tahun 2024 mendatang. Iya pesta lima tahunan momentum menentukan arah masa depan bangsa, baik di level nasional sampai daerah, pemilih berbondong-bondong datang ke TPS, menyempatkan waktunya untuk mencoblos calon pilihan yang dianggap paling bernominal dan berjasa sementara untuknya.

Secara teori, ada tiga tipe pemilih yang sering dijumpai di Indonesia, yakni emosional, emosional-rasional, dan rasional.

Pertama, emosional, pemilih yang memiliki hubungan emosional sangat kuat dengan identitas yang membentuk dirinya dari sejak lahir. Identitas itu bisa berbentuk dalam paham ideologis, agama, dan budaya.

Kedua, pemilih rasional-emosional, yakni tipe pemilih yang cenderung akan diam ketika melihat isu yang bersifat agama, identitas, dan simbolik digaungkan karena mereka membutuhkan waktu untuk memproses informasi tersebut.

Ketiga, pemilih rasional mengedepankan data yang afirmatif dan majemuk. Ia juga mengedepankan komunikasi aktif dan terbuka, dalam artian, bisa menjawab secara rinci kenapa mereka membuat suatu pilihan politis karena kualitas dan track record calon yang jelas, biasanya pemiih jenis ini mereka yang berstatus mahasiswa, akademisi dan dari kalangan ekonomi menengah.

Namun semenjak pemilu terbuka yang digelar pada tahun 2004 kecenderungan perilaku pemilih pada politik elektoral pemilu masih didominasi pola kolot tradisional artinya memilih pemimpin nasional/daerah dan parlemen dengan fakta prilaku memberi dan menerima melalui pola politik transaksional bertarung pasa level nominal isi amplop, hal yang awalnya tabuh menjadi sebuah kebiasaan dan kebutuhan sehingga perilaku ini menjadi pembenaran umum yang seharusnya tidak dibenarkan secara etika politik dan aturan pemilu (karena money politik).

Hal-hal yang saya coba uraikan diatas tentunya tidak ideal, sudah saatnya pemilih pola transaksional kembali pada jalur yang benar, yakni menolak tegas mereka yang memberi isi amplop.

Mungkin hingga saat ini masyarakat awam masih banyak yang beranggapan ‘ambil saja duitnya, mereka duduk tidak berdampak atau berpengaruh apa-apa terhadap keberlangsungan hidup kita’ namun patut diingat, sedikit banyaknya kebijakan-kebijakan publik yang diambil/diputuskan pemerintah eksekutif dan suara legislatif merupakan produk yang berdampak langsung kepada hak-hak kehidupan masyarakat itu sendiri.

Mari kita kembali ke akal sehat untuk menjadi pemilih rasional, menentukan setiap calon pemimpin baik di eksekutif fam legislatif sesuai dengan track record dan kualitasnya, mereka haruslah benar-benar berani menyuarakan dan membuat keputusan benar atas kedaulatan rakyat.

Karena hal yang tertinggi adalah kedaulatan rakyat, rakyat yang memilih calon pemimpin eksekutif/parlemen, murni mereka yang duduk saat ini hanyalah pembantu, pembantu menjaga stabilitas, menyuarakan dan memenuhi hak kedaulatan rakyat di pemerintahan.

Pada akhirnya ketika hal tersebut bisa kita pikirkan dengan matang lalu berani keluar dalam benalu ketidakbenaran, pastinya akan berbanding lurus untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis, sehat dan terbuka untuk umum. (Didi Febriyandi, S.IP, M.AP)