Reses Perdana, Senator Kaltara Herman Kemper Disambut Gembira Warga Tarakan

TARAKAN – Anggota DPD RI dapil Kaltara, Herman SH yang bertugas di Komite III menggelar reses perdananya di kota Tarakan. Dalam hal ini, Herman Senator muda Kaltara yang biasa dipanggil Kemper mengajak segenap elemen masyarakat melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RepubIik Indonesia berkolaborasi.

Adapun Herman telah melaksanakan reses tahap 1 di beberapa titik di kota Tarakan. Termasuk di kelurahan Sebengkok, bersama IMPA Universitas Borneo Tarakan (UBT), kelurahan Pamusian, dan lainnya. Kehadirannya pun di sambut gembira masyarakat kota Tarakan.

Kesempatan berjumpa dengan masyarakat ini dimanfaatkan Herman langsung untuk berinteraksi. Salah satunya menjawab pertanyaan dari salah satu warga Sebengkok Pelayaran RT 14, Sabtu (2/10/2024) lalu.

“Pak, tolong bah lampu jalan kami di sini diterangin, sebab kami sering main bulutangkis dalam keadaan agak gelap-gelapan,” curhat Ibu Aminah, warga RT 14. 

Mendapat pertanyaan itu, Herman sigap dan langsung menjawab hal itu.

”Baik bu, sebelumnya saya akan berkordinasi dengan anggota dewan sini (Tarakan) terkait itu,” ucapnya.

Selain itu, dari salah satu warga bernama Dedi mengatakan, pihaknya mengakui komitmen Herman Kemper untuk Kaltara.

“Keberadaan Herman Kemper di senayan, adalah perwakilan masyarakat Kaltara untuk memperjuangkan aspirasi kita,” katanya.

Namun, masih terkaitan irisan keolahragaan, Herman bercerita bahwa Komisi III di mana ia bertugas di DPD merupakan salah satu di antara bidang yang diurusinya.

“Terkait bantuan sarana penunjang olahraga, InsyaAllah saya bisa upayakan membantu,” kata Herman seraya bercerita bahwa dirinya tengah membangun komunikasi lintas sektor kementerian.

Terkait kewenangan, DPD kata Herman, sebagian besar tugas dan fungsinya ialah mengusulkan, mempertimbangkan, membahas, mengawasi serta mengevaluasi.

“Ya itulah bu, tidak punya kewenangan anggaran kami layaknya (DPR) yang dilengkapi kewenangan legislasi hingga anggaran, termasuk anggaran pokok pikiran (pokir),”jelasnya.

Ia pun melanjutkan, dengan komunikasi lintas stakeholder bahkan menerapkan konsep pentahelix, aspirasi dan usulan dari warga Kalimantan Utara komitmen untuk di perjuangkan.

“Semuanya, saya mohon doanya,” tutupnya.