Siapa Paling Moncer?
narahubung.id – Vox populi vox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Hampir tidak ada anggota DPR yang tidak memahami adigium tersebut. Hasilnya, masih banyak anggota yang kedapatan super irit bicara meski moncer di bilik suara. Lalu, bagaimana mengukur kinerja DPR?
Selama dua tahun bekerja, lembaga yang diketuai Puan Maharani itu dinilai hanya menghasilkan produk legislasi sedikit tetapi mengeluarkan program kontroversial yang banyak.
Terbaru, program DPR yang menjadi kontroversi di publik ialah terkait pemberian fasilitas hotel bintang 3 bagi anggota dewan serta staf yang positif terinfeksi COVID-19.
Belum lama itu, DPR mengeluarkan program pelat nomor khusus kendaraan bagi anggota dewan. Program itu dinilai kontroversi karena menunjukkan anggota dewan bersikap eksklusif.
Terkait dengan kinerja, selama dua tahun, DPR periode 2019-2024 baru mengesahkan empat dari 248 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.
Mengutip situs resmi DPR, RUU yang sudah tuntas itu adalah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, serta RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja.
Paceklik produksi Undang-Undang, anggota yang terjerat korupsi hingga dugaan pemborosan anggaran, tak berlebihan agaknya jika lembaga legislatif ini dianugerahi rapor merah lantaran performanya.
Bagaimana dengan kinerja legislator Kaltara?
Tiga legislator Kaltara melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI Derah Pemilihan (Dapil) Kaltara.
Ketiganya ialah Deddy Yevri Hanteru Sitorus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kini menduduki jabatan sebagai Anggota Komisi VI DPR RI, kemudian Arkanata Akram dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), saat ini berstatus Anggota Komisi VII DPR RI. Terakhir, Hasan Saleh dari Partai Demokrat yang menduduki jabatan Anggota Komisi IX.
Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 Deddy Sitorus sukses meraup suara sah terbanyak setelah berhasil mengantongi 34.709 suara. Sementara di posisi kedua ditempati Arkanata Akram dengan 30.315 suara. Posisi ketiga ditempati Hasan Saleh dengan 18.905 suara.
Melihat tingginya tingkat keterpilihan mereka, pasti banyak masyarakat yang menaruh harapan lebih pada ketiganya.
Jika menggunakan alat ukur kinerja yang diadopsi parlemen Indonesia, maka ada empat parameter yang bisa digunakan untuk melihat kinerja anggota dewan kita.
Yang pertama, fungsi legislasi. Kita bisa melihat kuantitas Undang-undang (UU) baru yang disahkan, termasuk lama waktu pembahasannya. Kemudian bagaiamana kualitas UU yang dihasilkan apakah bertabrakan dengan aturan lainnya atau tidak.
Jumlah inisiatif Rancangan Undang-undang (RUU) dari para anggota juga patut kita perhitungkan untuk memastikan perwakilan kita di Senayan tetap tampil pada level ide dan gagasan.
Dalam setiap UU yang diterbitkan, DPR tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Efesiensi atau ketepatan anggaran dalam pelaksanaan setiap UU juga perlu menjadi catatan penting.
Kedua, yakni fungsi pengawasan. Fungsi ini secara konstitusional tentu melekat dengan kalangan parlemen. Ada konsekuensi moral juga didalamnya. Kualitas dan kuantitas komite kerja dalam mengawasi pemerintah secara obyektif termasuk kritik dalam Question Hour (ciri khas parlemen westminster di mana parlemen menanyai pemerintah dan menteri-menterinya dalam satu sesi) harus kita pastikan apakah berjalan dengan ideal atau belum.
Ketiga, fungsi anggaran. Setiap tahunnya DPR bersama Pemerintah membahas rancangan anggaran yang akan digunakan untuk belanja dan membangun.
Efektivitas parlemen dalam menjalankan fungsi ini bisa kita lihat dari jumlah waktu yang dihabiskan untuk membahas anggaran. Termasuk bagaimana kritik parlemen terhadap kenaikan anggaran atau berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan anggaran.
Terakhir, ialah representasi. Kuantitas dan kualitas reses hingga aspirasi yang diserap efektif anggota dewan di Dapil tak jarang jadi parameter tunggal yang digunakan masyarakat dalam menilai kinerja anggota dewan.
Meski moncer di bilik suara, bukan berarti anggota dewan tak bisa keok di Senayan. Politik parlemen terkenal keras karena tak semua politisi punya ilmu lobi yang mumpuni.
Secara politik, irit bicara dan jarang ‘turun gunung’ tidak baik untuk anggota dewan. Mereka hanya akan dianggap mengejar suara pada saat musim Pileg tiba saja.
Apakah amanah untuk ketiga anggota dewan kita sebagai ‘Juru Bicara’ masyarakat Kaltara di Senayan sudah sesuai harapan?
Naskah : Dicky
Grafis : J.O