Wakil Ketua DPRD Kaltara Muhammad Nasir Dorong Percepatan Regulasi Operasional Balai Benih
TANJUNG SELOR – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Muhammad Nasir, S.E., M.M., mengikuti rapat bersama Wakil Gubernur Kalimantan Utara terkait kesiapan operasional dan prosedur sertifikasi Balai Benih. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kaltara, Senin (31/8/2026).
Pertemuan ini membahas kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Pertanian dan unit pelaksana teknis daerah dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi pembibitan kelapa sawit. Pembahasan diarahkan pada aspek kesiapan kelembagaan, mekanisme operasional, serta kebutuhan regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan sertifikasi benih di daerah.
Rapat tersebut turut melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Pertanian, UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (BPSBTPHP) Kaltara, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Biro Hukum, serta Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pendapatan.
Keterlibatan berbagai perangkat daerah tersebut diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional Balai Benih dapat didukung melalui koordinasi yang terarah. Selain aspek teknis pertanian, pelaksanaan sertifikasi juga membutuhkan kejelasan regulasi, mekanisme pelayanan, serta pengaturan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, menegaskan pentingnya percepatan penyusunan regulasi sebagai landasan hukum bagi operasional Balai Benih. Menurutnya, kepastian regulasi diperlukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dapat berjalan dengan baik serta memberikan kejelasan bagi pemerintah daerah, petugas teknis, dan masyarakat pengguna layanan.
DPRD Kaltara menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan pembahasan regulasi yang berkaitan dengan mekanisme retribusi dan sertifikasi pembibitan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat dasar pelaksanaan pelayanan sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Keberadaan Balai Benih memiliki arti penting bagi pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Kalimantan Utara. Ketersediaan benih yang berkualitas dan tersertifikasi menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan usaha pertanian, karena berpengaruh terhadap produktivitas, kualitas hasil, serta keberlanjutan usaha para petani dan pelaku perkebunan.
Dengan tersedianya fasilitas sertifikasi di daerah, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan memperoleh akses pelayanan yang lebih mudah tanpa harus sepenuhnya bergantung pada fasilitas sertifikasi dari luar Kalimantan Utara. Pelayanan yang lebih dekat juga berpotensi meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi para pelaku usaha yang membutuhkan layanan tersebut.
Di sisi lain, operasional Balai Benih yang didukung regulasi dan mekanisme pelayanan yang jelas diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Optimalisasi pelayanan dan penerimaan daerah tersebut perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Melalui rapat koordinasi ini, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berupaya mendorong kesiapan kelembagaan dan regulasi agar Balai Benih dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Dengan demikian, fasilitas tersebut diharapkan mampu mendukung pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, meningkatkan akses masyarakat terhadap benih berkualitas, serta memberikan manfaat bagi perekonomian daerah. (hms)