Yansen TP Prihatin dengan Jatah IPDN Kaltara

narahubung.id – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, disebut masih memiliki kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tinggi.

Namun, di tahun 2023 ini jatah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk provinsi Kaltara turun drastis menjadi 7 porsi.

Hal ini membuat Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Yansen TP prihatin dengan alokasi formasi penerimaan mahasiswa IPDN Kaltara.

“Saya sangat prihatin dengan alokasi mahasiswa IPDN untuk porsi Kaltara yang hanya diberi 7 saja,” kata Yansen TP kepada narahubung.id, Jumat (9/6/2023).

Ia mengungkapkan bahwa, seharusnya di provinsi Kaltara yang baru seperti ini memerlukan banyak tenaga khusus terampil dibidang pemerintahan.

“Saya kira, dulu ketika masih Kaltim, porsi per Kabupaten itu baik ya. Kabupaten Malinau itu pernah sampai 16 porsi, tetapi sayangnya ya disaat menjadi provinsi baru ini, justru formasinya sangat jauh dari harapan kita. Sementara, kebutuhan kita cukup banyak ya. Katakanlah misalnya seperti, desa-desa, kelurahan, kecamatan yang tentu menjadi provinsi,” bebernya.

Menurutnya, jajaran pemerintahan di Kaltara seharusnya di isi oleh orang-orang yang telah terbentuk dan terbina secara khsusus, begitu pula masalah keilmuannya.

“Ya, karena sektor pemerintahan ini kan membutuhkan perilaku yang sudah terbina khusus untuk pemerintah, demikian juga berfikirnya. Berfikir strategis untuk pemerintah. Dan tentu harus terdidik, kita bukan mengklasifikasikan perbedaan-perbedaan latar belakang pendidikan, ya tapi kan demikian nyatanya,” ucapnya.

“Seharusnya, mereka disekolahkan dengan sekolah khusus, didikan khusus ya seperti juga di Akpol dan Akmil dididik khusus untuk bidang kepolisian dan bidang kemiliteran,” tambahnya.

Oleh sebab itu, untuk porsi-porsi tertentu dibidang pemerintahan khususnya porsi kepemimpinan di desa, kelurahan, kecamatan agar diberi porsi pemerintah khusus bidang teknis.

“Menurut saya jangan menghitung porsi seperti itu. Berikanlah porsi kepada Malinau yang dibutuhkan oleh mereka berapa, KTT berapa, Nunukan, Tarakan, Bulungan berapa,” ucapnya.

Oleh karena itu, mantan Bupati Malinau tersebut berharap kepada Departemen Dalam Negeri agar kedepan, provinsi Kaltara mendapat jatah porsi lebih banyak lagi.

“Jadi, saya kira itu yang saya harapkan. Semoga ditahun mendatang porsi harus diperbanyak lah. Jangan 7. Kalau 7 ini, apalah artinya. Di semua tempat lain, yang sudah mapan pemerintahannya masih mendapatkan porsi besar. Ya, harus ada pengkhususannya,” harapnya.

Selain itu, alumni IPDN tersebut juga berharap Kaltara mendapat pengkhususan dalam jatah porsi, sama halnya dengan provisni yang ada di Papua. Sebab, keadaan Papua dan Kalimantan memiliki keadaan yang sama.

“Seperti Papua kan selama ini dikhususkan, ya kenapa Kaltara tidak diberlakukan sama, yang keadaannya tidak jauh berbeda keadaannya dengan provinsi yang ada di Papua. Tidak jauh beda, sama beratnya, tantangannya, wilayahnya, keterbatasan SDMnya sama. Tetapi ya kita disamakan dengan daerah yang sudah maju, saya kira ini kedepan tolong diberi porsi cukup sesuai kebutuhan daerah dan formasinya per Kabupaten/Kota, bukan per Provinsi,” tutupnya. (rhl/nr)