Lapas Tarakan Kekurangan Personel, 80 Petugas Awasi 1.393 Warga Binaan

TARAKAN — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan menghadapi tantangan berat dalam hal pengawasan dan pelayanan seiring keterbatasan jumlah personel. Saat ini, seluruh operasional lapas yang menampung 1.393 orang penghuni hanya ditopang oleh 80 pegawai aktif di tempat.

Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan, Jufri, mengakui jumlah personel belum sebanding dengan beban kerja di lingkungan pemasyarakatan. Dari 80 pegawai yang tersedia, dua orang sedang menjalankan tugas di luar Tarakan, masing-masing di Balikpapan dan Papua.

“Jumlah pegawai saat ini, di luar dua orang yang sedang bertugas di luar daerah, tinggal 80 orang. Sementara penghuni mencapai 1.393 orang. Memang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang harus diawasi. Kami membutuhkan penambahan pegawai, baik di tingkat pusat maupun wilayah,” ujarnya, Senin (16/11).

Komposisi penghuni Lapas Tarakan didominasi oleh kasus narkotika sebanyak 946 orang, sementara sisanya merupakan narapidana perkara kriminal umum serta tahanan titipan dari berbagai instansi penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.

Keterbatasan personel juga terlihat jelas pada pemeriksaan barang bawaan pengunjung di pintu utama. Jufri menyebut hanya seorang pegawai yang bertugas melakukan pemeriksaan di pintu utama, sementara kunjungan keluarga berlangsung dengan jumlah pengunjung yang cukup banyak.

“Memang ada pemeriksaan, tetapi hanya satu orang pegawai yang memeriksa begitu banyak pengunjung. Dengan kondisi seperti itu, tentu ada keterbatasan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Ini salah satu kelemahan yang sedang dihadapi,” jelasnya.

Persoalan pemeriksaan tersebut bahkan sempat memicu keberatan dari keluarga warga binaan. Jufri mengungkapkan, pihak lapas sempat menerima somasi dari keluarga seorang pengunjung setelah petugas memeriksa makanan yang dibawa masuk secara menyeluruh. Kendati demikian, persoalan itu berhasil diselesaikan secara kekeluargaan.

“Keluarga pengunjung sempat melayangkan somasi karena makanan yang dibawa diperiksa secara menyeluruh. Mereka menilai tindakan itu melanggar HAM. Namun, persoalan tersebut sudah diselesaikan secara baik-baik dan makanan yang terdampak pemeriksaan juga diganti,” ungkapnya.

Untuk menjaga sterilisasi dan keamanan lingkungan lapas, pengawasan turut dilakukan melalui razia berkala yang melibatkan unsur eksternal seperti TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Jufri menilai pemeriksaan mendadak perlu dilakukan secara berkesinambungan agar warga binaan tidak sempat mempersiapkan diri.

“Kegiatan seperti ini jangan hanya dilakukan sekali. Kalau bisa berkesinambungan. Pemeriksaan mendadak juga penting, sebab kalau jadwalnya diketahui, mereka bisa mempersiapkan diri. Bahkan, terkadang mereka lebih pintar dibanding petugasnya,” tuturnya.

Sementara itu, pengawasan internal melalui tes urine berkala dan audit kepatuhan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan belum adanya indikasi keterlibatan petugas maupun penyalahgunaan wewenang. Guna membantu aspek administrasi, lapas turut memberdayakan tiga peserta magang nasional, meski belum dapat menutupi kebutuhan petugas pengamanan.

Jufri menegaskan bahwa usulan penambahan personel telah disampaikan kepada pimpinan agar pengawasan dan pelayanan dapat berjalan lebih maksimal ke depan.

“Dengan jumlah penghuni sebanyak ini, tentu dibutuhkan tambahan pegawai agar pelaksanaan tugas pengamanan dan pelayanan bisa berjalan lebih maksimal,” pungkasnya.

Berita Lain