Ketua Komisi IV DPRD Kaltara Tamara Moriska Hadiri FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah 2026

TANJUNG SELOR – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Tamara Moriska, S.H., M.H., menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Kalimantan Utara yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan ini merupakan forum strategis dalam rangka membahas dan mengevaluasi berbagai aspek yang berkaitan dengan penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana. FGD tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung penyusunan Kajian Risiko Bencana Nasional Tahun 2026, melalui pengumpulan informasi, pertukaran pandangan, serta koordinasi antarpemangku kepentingan guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan tingkat ketahanan daerah di Provinsi Kalimantan Utara.

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk mengukur kapasitas pemerintah daerah dalam mengantisipasi, menghadapi, serta memulihkan diri dari dampak bencana. Melalui penilaian ini, diharapkan dapat teridentifikasi berbagai aspek yang perlu diperkuat, mulai dari kebijakan dan kelembagaan, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi risiko bencana.

Partisipasi berbagai pihak dalam forum ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil pembahasan FGD dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta mengurangi risiko bencana di wilayah Kalimantan Utara.

Kehadiran Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Tamara Moriska, S.H., M.H., juga mencerminkan perhatian DPRD terhadap pentingnya penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk aspek mitigasi dan penanggulangan bencana. Melalui sinergi antara unsur legislatif dan eksekutif, diharapkan berbagai kebijakan dan program yang dirumuskan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diharapkan semakin mampu memperkuat ketahanan daerah, meningkatkan kesiapan dalam menghadapi potensi bencana, serta mendorong tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang demokratis, responsif, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.

(hms)

Perjelas hasil pembahasan FGDKurangi pengulangan frasa ketahanan daerah