Pemprov Kaltara Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltara terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, Jumat (25/9). Tanggapan pemerintah daerah mencakup penyesuaian pendapatan, pengelolaan belanja, serta prioritas pembangunan dan optimalisasi PAD.
25 September 2026
Baca Selengkapnya >>
Enam Fraksi DPRD Kaltara Sampaikan Pandangan Umum terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026
Enam fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan I Tahun 2026, Jumat (25/9/26). Penyampaian pandangan tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan untuk menghimpun catatan, masukan, dan pertanyaan fraksi sebelum dilanjutkan dengan tanggapan pemerintah daerah.
25 September 2026
Baca Selengkapnya >>
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan I Tahun 2026
TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan I Tahun 2026, Kamis (24/9/26), dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta persetujuan bersama Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
24 September 2026
Baca Selengkapnya >>
DPRD Kaltara Kawal Perubahan APBD 2026, Pastikan Kebijakan Anggaran Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat
DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kaltara menuntaskan rangkaian pembahasan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Melalui pembahasan komisi, penyampaian nota pengantar, hingga penandatanganan nota kesepakatan, proses ini menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan anggaran daerah berjalan transparan, akuntabel, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
16 September 2026
Baca Selengkapnya >>
DPRD Kaltara Sepakati Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 dengan Total Belanja Rp2,463 Triliun
DPRD Provinsi Kalimantan Utara menyepakati Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 secara aklamasi dalam Rapat Paripurna ke-19. Kesepakatan tersebut menetapkan total belanja daerah sebesar Rp2.463.561.708.285,70 dan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Kaltara.
15 September 2026
Baca Selengkapnya >>
DPRD Kaltara Gelar Paripurna ke-18, Bahas Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026
DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna ke-18 dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,448 triliun dan belanja daerah sebesar Rp2,464 triliun.
09 September 2026
Baca Selengkapnya >>
Ketua DPRD Kaltara Hadiri Misi Dagang Jawa Timur, Perkuat Peluang Kerja Sama Ekonomi Antardaerah
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, menghadiri Misi Dagang Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2026 di Tarakan. Kegiatan ini menjadi sarana memperluas jaringan perdagangan, mempromosikan produk unggulan daerah, membuka peluang investasi, serta memperkuat pengembangan UMKM di kedua provinsi.
08 September 2026
Baca Selengkapnya >>
Empat Komisi DPRD Kaltara Bahas Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 Bersama Mitra Kerja
Komisi I, II, III, dan IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 bersama perangkat daerah mitra kerja pada 4–7 September 2026. Pembahasan difokuskan pada evaluasi program, penyesuaian kebutuhan anggaran, serta pencapaian target
07 September 2026
Baca Selengkapnya >>
Komisi IV DPRD Kaltara Evaluasi Pelayanan RSUD dr. H. Jusuf SK, Soroti Rujukan Pasien dan Kualitas Layanan
Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat bersama manajemen RSUD dr. H. Jusuf SK untuk mengevaluasi kondisi rumah sakit, penurunan pendapatan, perubahan kebijakan BPJS Kesehatan, dan kepadatan pelayanan. DPRD mendorong koordinasi lintas instansi agar kualitas pelayanan kesehatan dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.
03 September 2026
Baca Selengkapnya >>
Komisi II DPRD Kaltara Kawal Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit, Dorong Perlindungan bagi Pekebun
Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri rapat penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun. Pembahasan mempertimbangkan perkembangan harga CPO dan inti sawit serta komponen terkait untuk mendorong penetapan harga yang transparan, proporsional, dan memberikan kepastian bagi pekebun di Kalimantan Utara.
01 September 2026
Baca Selengkapnya >>
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- 45
- Selanjutnya